Modul pertama training manajer energi bnsp adalah menyiapkan kebijakan energi organisasi, yaitu kompetensi inti ketiga seorang manajer energi. Tujuan dari modul ini adalah peserta mampu membuat rencana strategis manajemen energi dan menetapkan kebijakan energi.
Sebelum menyusun rencana strategis, peserta training manajer energi dibekali pemahaman tentang manfaat yang diperoleh jika manajemen berkomitmen akan penerapan manajemen energi.
Peran seorang manajer energi bnsp bagi perusahaan
Salah satu manfaat penting yang didapat dari penerapan manajemen energi, yang membedakan dengan sistem manajemen lain, adalah meminimalisasi biaya. Pengalaman beberapa perusahaan yang berhasil menerapkan sistem manajemen energi berkisar antara 5-10 persen. Saving cost sebesar itu diperoleh dari perbaikan manajemen energi pada proses produksi dan maintenance yang menjadi agenda rutin perusahaan. Belum lagi jika perbaikan yang dilakukan berdasar hasil audit energi, potensi penghematannya bisa mencapai 15-30 persen.
Selama ini yang terjadi di banyak perusahaan, proses efisiensi energi dilakukan secara ad hoc. Berbagai upaya dilakukan oleh manajemen energi adhoc dengan tujuan terbatas pada menurunkan biaya energi. Dan siklus seperti ini akan berulang. Jika terjadi kenaikan biaya energi, manajemen energi ad hoc akan kembali bekerja.
Manajemen energi ad-hoc (sumber UNIDO)
Karenanya pola pikir yang harus ditanamkan adalah perbaikan kinerja energi yang berkelanjutan dengan cara pengendalian dan peningkatan kinerja energi. Dalam perusahaan, kesadaran akan hal ini dapat dibangun melalui training dan sertifikasi auditor dan manajer energi bnsp.
Manajemen energi berkelanjutan (sumber UNIDO)
Selain dampak langsung yang diterima oleh perusahaan berupa penurunan biaya karena penghematan energi, dampak lain yang diperoleh dengan penerapan sistem manajemen energi adalah manfaat lingkungan. Lebih dari itu, manfaat bisnis yang didapatkan perusahaan jika menerapkan manajemen energi anatara lain ;
- Secara aktif mengendalikan biaya energi
- Menurunkan emisi tanpa dampak negatif terhadap operasi dengan mengurangi konsumsi energi fosil
- Perbaikan intensitas energi (energy use/product) yang berkelanjutan
- Pendokumentasian penghematan energi untuk keperluan internal maupun eksternal perusahaan (misalnya, kredit emisi)
- Optimalisasi personel dan sumber daya perusahaan
Komitmen manajemen energi
Keberhasilan sistem manajemen energi bermuara pada komitmen manajemen puncak. Komitmen kebijakan energi tidak terbatas pada pernyataan tertulis dengan tanda tangan manajemen akan tetapi harus diwujudkan dalam penyediaan sumber daya yang diperlukan. Komitmen manajemen ditunjukkan dengan dibentuknya tim energi yang dipimpin oleh seorang manajer energi bersertifikat.
Peran manajer energi bisa bersifat fungsional atau struktural tergantung kepada kebijakan perusahaan. Secara ideal seorang manajer energi diharapkan memiliki pemahaman dasar teknik, prinsip keuangan keuangan, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Kompetensi seorang manajer energi dapat dibangun dengan mengikuti seminar atau training dan sertifikasi manajer energi. Dan secara berkala mengikuti sertifikasi manajer energi secara berkala.
Peran manajer energi akan berkembang selaras dengan capaian manajemen energi. Awalnya seorang manajer energi bersertifikat akan fokus pada potret energi, yaitu mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang konsumsi energi perusahaan. Kemudian berkembang ke langkah-langkah dan investasi untuk proyek hemat energi, dan akhirnya mencari cara dalam mengendalikan konsumsi energi.
Sebagaimana fungsi manajer energi, tim energi juga dapat bersifat struktural yang terdiri dari beberapa personil dengan tugas khusus pengelolaan energi atau bersifat fungsional dimana anggota tim energi tergabung dalam struktur perusahaan yang sudah ada.
Dalam perusahaan, selalu terdapat keterbatasan modal dan sumber daya lainnya yang ada sehingga proyek manajemen energi akan bersaing dengan departemen lain. Karena itu, manajer energi harus memberikan penilaian dan kajian yang terukur sehingga akan menumbuhkan keyakinan bahwa proyek manajemen energi yang direncanakan akan berhasil menurunkan biaya energi perusahaan.
Kepatuhan terhadap peraturan hukum
Manajer energi harus mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi peraturan yang berlaku dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan pemenuhan syarat hukum dan persyaratan lainnya yang relevan. Kewajiban pemenuhan peraturan yang berlaku ini tersebut dalam ISO 50001 poin 4.4.2 tentang legal requirements and other requirements. Karenanya menjadi kompetensi yang dipersyaratkan pada saat mengikuti sertifikasi manajer energi.
Regulasi dan kebijakan energi nasional
Di Indonesia, beberapa aturan terkait kebijakan energi nasional adalah UU 30/2007 tentang energi yang salah satu pedoman pelaksanaannya diatur dalam PP 70/2009 tentang konservasi energi, yang didalamnya terdapat kewajiban penerapan sistem manajemen energi bagi organisasi atau perusahaan. Landasan filosofis dibentuknya undang-undang energi adalah untuk kemandirian dan ketahanan energi nasional dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Kemandirian dan ketahanan energi yang dimaksud adalah;
- Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri.
- Ketahanan energi nasional adalah suatu ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
Hal-hal pokok yang diatur dalam PP 70/2009
Terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca yang terjadi karena penurunan konsumsi energi fosil, peraturan lain yang relevan adalah dari Kementrian Lingkungan Hidup melalui Permen 03/2014 tentang PROPER.
PENDEKATAN STRATEGIS MANAJEMEN ENERGI
Banyak perusahaan, bahkan perusahaan yang pengelolaan energinya sudah baik belum merasa perlu memiliki kebijakan energi yang dinyatakan secara formal. Sudah ada pemahaman umum mengenai tanggung jawab dan akuntabilitas penggunaan energi. Jika hal ini dibiarkan, maka perubahan personil akan beresiko pada berkurangnya kegiatan penghematan energi sebagaimana siklus manajemen ad-hoc terjadi. Tanpa kebijakan tertulis, upaya perusahaan untuk pengendalian konsumsi energi juga rentan terhadap perubahan dalam prioritas yang diperlukan.
Kompetensi ketiga dalam sertifikasi manajer energi terkait dengan penyusunan kebijakan energi adalah kemampuan seorang manajer energi dalam mengukur tingkat manajemen energi dalam organisasi dan kemampuan mengembangkan kebijakan energi perusahaan menjadi suatu bagian integral manajemen perusahaan.
Sebuah kebijakan energi secara formal harus ditulis dengan tujuan ;
- Ekspresi komitmen organisasi terhadap manajemen energi
- Dokumen kerja untuk memantau praktek manajemen energi dan memberikan jaminan keberlanjutan
Keuntungan yang akan diperoleh organisasi ketika kebijakan energi dinyatakan secara formal diantaranya ;
- Pernyataan yang jelas dari tujuan akan mempermudah pencapaian hemat energi
- Organisasi akan memberikan penghargaan yang lebih terhadap manajemen energi yang mampu mengukur kinerja dan target yang telah disepakati
- Dukungan dari seluruh bagian organisasi akan diperoleh jika pada dukungan resmi dari manajemen puncak
Analisis status manajemen oleh manajer energi bnsp
Dalam merencanakan strategi manajemen energi, seorang manajer energi yang tersertifikasi perlu menganalisa status manajemen energi yang ada (existing) sebagai titik awal dari mana strategi akan disusun. Metode umum yang digunakan untuk mengukur kinerja atau status manajemen adalah dengan metode skoring.
- Matriks manajemen energi
Matriks manajemen energi merupakan cara yang efektif untuk mempengaruhi pendekatan yang diambil oleh perusahaan dalam pemanfaatan energi. Matriks manajemen energi menguraikan 6 isu penting dalam praktek manajemen energi yaitu kebijakan, motivasi pada staf, sistem tracking, pemantauan dan pelaporan, kesadaran atau training, promosi dan investasi.
- Gap assesment
Juga dikenal sebagai Pre-assesment, digunakan untuk menilai apakah rencana implementasi terkait tugas, sumber daya dan jadwal sudah memadai. Melalui gap-assessment, daerah atau lingkup yang terdapat kesenjangan penerapan sistem manajemen energi dapat diidentifikasi. Hasil analisis dengan gap-assessment ditampilkan dalam “grafik radar” yang menunjukkan sejauh mana manajemen energi dalam perusahaan berjalan.
SERTIFIKASI MANAJER ENERGI, MENETAPKAN KEBIJAKAN ENERGI
Dalam sebuah organisasi bisnis yang terbuka, biasanya kebijakan energi yang disusun oleh manajer energi akan mendapatkan penerimaan yang lebih luas jika semua pihak yang terkena dampak manajemen energi secara langsung diberi kesempatan untuk berkontribusi sejak dalam perumusannya. Tentu pendekatannya berbeda jika organisasi bersifat hirarkis.
Manajer energi yang tersertifikasi harus memiliki kemampuan untuk membangun komunikasi dengan semua pihak, baik manajemen puncak atau staf operasi yang berada dibawah koordinasinya. Memahami budaya perusahaan, adalah salah satunya.
Kebijakan energi harus bersifat strategis. Kebijakan energi setidaknya harus memuat tujuan dengan jelas, berhubungan langsung dengan tanggung jawab personal, tingkat sumber daya manusia maupun anggaran. Keluaran kebijakan harus spesifik memuat rencana aksi, pelaporan dan komunikasi dengan pihak terkait. Di beberapa perusahaan, training dan sertifikasi manajer energi maupun auditor energi dimasukkan dalam pernyataan formal kebijakan energi. Tujuannya adalah untuk memudahkan manajer energi dalam mengakses pendanaan.
Berikut ini adalah contoh kebijakan energi sebuah perusahaan yang dikutip dari Energy Management Handbook karya Wayne C. Turner, 2001
